ETIKA GOVERNANCE
PENGERTIAN
Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti
“timbul dari kebiasaan“) adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat
yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan
penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,
salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Ethical
Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan
benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.
Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah
kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan
lembaganya. Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan.
filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai
fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan
pada pembukaan UUD negara.
Etika merupakan suatu ajaran yang berasal
dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :
1. Logika,
mengenai tentang benar dan salah.
2. Etika,
mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
3. Estetika,
mengenai tentang keindahan dan kejelekan.
Pemerintahan menurut para ahli:
C. F. Strong
Pemerintah adalah organisasi tertinggi dalam
negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan
kehakiman.
Muchtar Affandi
Pemerintah merupakan suatu organisasi teknis
yang dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan
dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemeliharaan tatanan yang teratur.
Jadi
etika pemerintahan adalah kesepakatan bersama tentang nilai-nilai moral dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi: Good governance, pemerintahan
yang bersih (clean government), transparansi, pelayanan yang baik, efesiensi, small
government, proporsional.
GOVERMANCE SYSTEM
Istilah sistem pemerintahan merupakan
kombinasi dari dua kata, yaitu: "sistem" dan "pemerintah".
Berarti sistem secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari
keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara
bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan
mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa
segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan negara dan kepentingan
negara itu sendiri.
Dari pengertian itu, secara harfiah berarti
sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga negara dalam
melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Menurut Moh. Mahfud MD, adalah pemerintah
negara bagian sistem dan mekanisme kerja koordinasi atau hubungan antara tiga
cabang kekuasaan yang legislatif, eksekutif dan yudikatif. (Moh. Mahfud MD,
2001: 74). Dengan demikian, dapat disimpulkan sistem adalah sistem pemerintahan
negara dan administrasi hubungan antara lembaga negara dalam rangka
administrasi negara.
Jenis
Sistem Pemerintahan :
a. Sistem Kepresidenan.
b. Sistem Parlemen.
c. Sistem Referendum.
Komponen unsur-unsur yang tidak dapat terpisahkan, dari
governance system yaitu :
1. Commitment on
Governance
Commitment on Governance adalah komitmen untuk menjalankan
perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip
kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini
adalah :
a. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.
b. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Governance
Structure
Governance Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan
pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku.
Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini
adalah :
a. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999
tanggal 20-09-1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.
b. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal
15-12-2000 tentang Bank Umum.
c. Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003
tanggal 10-11-2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test)
3. Governance
Mechanism
Governance Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.
Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini
(antara lain) adalah :
a. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003
tanggal 19-05-2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
b. Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003
tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum bagi Bank.
c. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004
tanggal 12-04-2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
d. Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004
tanggal 22-10-2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
BUDAYA ETIKA
Good governance merupakan tuntutan yang
terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan
tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh
aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti
yaitu :
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang
hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan
dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah
kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pencapaian visi dan misi secara efektif dan
efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme
sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.
Bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas
manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh
organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut
dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :
a. Menetapkan credo perusahaan;
Merupakan
pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang
diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam
maupun di luar perusahaan.
b. Menetapkan program etika
Suatu sistem
yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai
dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai
baru dan audit etika.
c. Menetapkan kode etik perusahaan
Setiap
perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik
tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu.
Daftar Pustaka
http://herikurniawan19.wordpress.com/2014/01/04/tugas-3-etika-governance.
1. Etika
merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu,
kecuali :
a. Logika, Etika, Lingkungan
b. Logika,
Etika, Estetika*
c. Lingkungan, Budaya, dan ilmu umum
d. Pilihan jawaban b dan c benar
Jawabannya : B
2. Budaya etika dapat diterapkan, hal tersebut
dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :
a. Menetapkan credo perusahaan
b. Menetapkan program etika
c. Menetapkan kode etik perusahaan
d. Pilihan
jawaban a, b dan c benar*
Jawabannya : D
3. Suatu sistem yang terdiri dari berbagai
aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis
pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika. Hal tersebut
termasuk metode apa yang diterapkan …..
a. Menetapkan credo perusahaan
b. Menetapkan
program etika*
c. Menetapkan kode etik perusahaan
d. Menetapkan credo perusahaan, program etika dank
kode etik
Jawabannya : B
4. Governance
Mechanism peraturan mengenai
tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan
bisnis dan operasional perbankan. Dasar peraturan yang berkaitan dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19-05-2003 tentang….
a. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
b. Rencana Bisnis Bank Umum
c.
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*
d. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum bagi Bank
Jawabannya : C
5. Governance
Structure adalah struktur kekuasaan
berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan
oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dasar peraturan yang berkaitan dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10-11-2003 tentang….
A. Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*
B. Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.
C. Bank Umum.
D. Pilihan jawaban a dan C benar
Jawabnnya : A
Komentar
Posting Komentar